SOLOK, SUMATERA BARAT, navigasinews.online – Nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Zulhendri, mencuat dalam dugaan kasus korupsi terkait pengadaan alat kesehatan berupa pesawat X-ray untuk RSUD Arosuka Solok. Proyek dengan total anggaran mencapai Rp 19 miliar lebih ini dilaporkan pada 18 Juli 2025.
Dugaan tindak pidana korupsi ini bermula dari informasi yang dihimpun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Investigasi Korupsi (IIK). Ketua Umum IIK, Ahmad Zulnaini, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Zulhendri terkait dugaan tersebut. IIK juga menegaskan, jika tidak ada klarifikasi dalam 14 hari kerja sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka informasi yang diterima dari masyarakat akan dianggap valid.
Perbedaan Merek Jadi Sorotan dalam Dugaan Selisih Harga
Informasi dari IIK rencana anggaran belanja untuk pengadaan pesawat X-ray seharusnya diperuntukkan bagi merek Phillips. Anggaran dari program tersebut sekitar Rp 19 miliar. Namun, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pesawat X-ray yang kini beroperasi di RSUD Arosuka adalah bermerek GE Healthcare. Perbedaan merek ini, menurut laporan masyarakat, menimbulkan dugaan adanya selisih harga yang signifikan. Laporan tersebut mengindikasikan adanya selisih harga yang diduga melibatkan Zulhendri dan mantan Direktur RSUD Arosuka, Indra Yones.
“Dugaan selisih harga yang fantastis ini berdasarkan laporan masyarakat, yang mengarah pada Zulhendri dan Indra Yones,” kata Ahmad Zulnaini. Tindakan ini disinyalir melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
baca juga : Kepala DLH Kabupaten Sukabumi Tersangka Baru Korupsi Angkutan Sampah
Desakan Penegakan Hukum dan Proses Pengumpulan Bukti
Kasus ini juga menarik perhatian pihak lain. Marlis, Ketua BPI KPNPA RI Sumbar, menyatakan bahwa pengadaan alat kesehatan radiologi di RSUD Arosuka Solok senilai Rp 19 miliar termasuk dalam 17 kasus dugaan korupsi yang saat ini tengah didalami oleh organisasinya di Sumatera Barat.
Ketua KPK Tipikor Sumbar, Tomy Chandra, turut mendesak Kejari Solok untuk memeriksa Zulhendri terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan ini.
“Kami sedang Pulbaket untuk diserahkan kepada Kejari dan Bupati. Ini agar kasus ini segera dapat terungkap dan pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban,” ujar Tomy Chandra.
Senada dengan itu, Plt Sekretaris DPW LSM BIDIK RI Sumbar, Hendri Hanto, menyebutkan bahwa temuannya dalam menggali informasi juga mengarah pada dugaan korupsi terkait penggantian merek pesawat X-ray dari Phillips ke GE Healthcare. Hendri menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dimiliki kepada penyidik Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Solok. Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
link media sosial navigasinews.online : https://www.instagram.com/navigasi.news/
