Navigasinews.online, Jakarta – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya yang mengisyaratkan kemungkinan reshuffle kabinet adalah bentuk peringatan bagi para menteri. Dasco menegaskan bahwa setiap menteri perlu melakukan evaluasi internal di kementerian masing-masing.
“Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya (red:menteri) untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
Dasco menambahkan bahwa Prabowo adalah orang yang paling memahami kinerja para menterinya. Menurutnya, para menteri harus mampu mengimbangi kerja Prabowo dan mendukung upaya pemenuhan janji kampanye Presiden.
“Dalam evaluasi 100 hari pemerintahan, Presiden akan menilai apakah para pembantunya telah bekerja secara maksimal atau tidak,” jelasnya.
Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” lanjut Dasco.
Selain itu, Dasco mengingatkan bahwa seluruh anggota kabinet telah menandatangani pakta integritas sebelum dilantik sebagai menteri atau wakil menteri.
“Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi,” tegasnya.
Peringatan Presiden
Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menyampaikan kemungkinan reshuffle kabinet setelah pemerintahannya melewati masa 100 hari kerja.
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” Tegas Presiden Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025) malam.
“Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha,” sambung Presiden seraya tertawa.
Menurut Presiden Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
“Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” tambahnya sambil tertawa.
Sejalan dengan hal tersebut, Center of Economic and Law Studies atau Celios–lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik untuk mendorong pemerataan ekonomi, ekonomi yang berkelanjutan, dan kualitas inovasi digital–dalam evaluasi kinerja 100 hari pertama, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih mendapat nilai rapor merah.
Dalam studi bertajuk “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran” ini, Celios menggunakan survei berbasis penilaian ahli. Panel juri terdiri dari para jurnalis dari berbagai media yang dinilai memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah terdiri atas 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia. Lembaga pers tersebut tersebar dari desk berbeda termasuk desk ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
Lima indikator penilaian dalam studi ini adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta kemunikasi kebijakan.
Adapun Menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Menurut studi tersebut, kinerja Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin. Ia masuk lima besar kategori “Menteri yang perlu di-reshuffle” dan “Menteri/Kepala Lembaga yang tak terlihat bekerja”.
Penilaian Kinerja Menteri
Berikut daftar 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menurut survei Celios:
- Menteri HAM Natalius Pigai
- Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
- Menhut Raja Juli Antoni
- Mendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto
- Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan
- Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
- Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo
- Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
- Menbud Fadli Zon.
Celios juga mencatatkan sejumlah problem lain yang membuat Prabowo-Gibran mendapat rapor buruk di 100 hari kerjanya. Misalnya tata kelola anggaran dalam kabinet, kurang efektifnya kolaborasi antarlembaga, dan minimnya intervensi pemerintah di sektor ekonomi.
Celios juga turut menyoroti persoalan dalam reformasi TNI dan Polri. “Reformasi dua instansi keamanan itu masih jauh dari harapan. Masyarakat menuntut transparansi dan profesionalisme lebih tinggi di kedua institusi ini,” pungkasnya.
